Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Ada tiga alasan utama yang melandasi adanya kesadaran dari semua komponen

bangsa atas pentingnya ketahanan pangan, yaitu

1.    akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuh hak azasi manusia.

2.    konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.

3.    ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara berdaulat.

 

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi rumah tangga yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu kedaulatan bangsa.

 

Perkembangan Luas Panen dan Produksi Padi

 

Gambaran umum mengenai luas panen, produksi gabah (GKP), dan tingkat produktivitas lahan padi diperoleh melalui telaah data sekunder dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Lampung.

Propinsi Lampung dengan 14 kabupaten/kota yang terdapat di dalamnya menghasilkan gabah/padi dari semua wilayah kabupaten/kota, baik dari lahan sawah maupun lahan kering. lahan sawah dari seluruh wilayah Propinsi Lampung, pada tahun 2007 dapat menghasilkan padi sebanyak 2.131.868 ton GKP dari 459.684 hektar lahan yang dipanen. Luas panen padi sawah terus mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga menjadi 543.943 hektar pada tahun 2011 dengan produksi yang juga meningkat menjadi 2.752.869 ton GKP.

 

Berdasarkan keterdapatannya menurut wilayah kabupaten/kota, diketahui wilayah kabupaten penyumbang padi sawah terbesar untuk Propinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten Lampung Tengah mampu menghasilkan gabah/padi setiap tahun tidak kurang dari 20,27% dari seluruh produksi padi di Lampung disusul kemudian oleh Kabupaten Lampung Timur yang memberikan kontribusi sebesar 15,41-16,15%. Kabupaten Lampung Selatan pernah memberikan kontribusi sebesar 17,77% pada tahun 2007 namun cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2011. Demikian juga dengan Kabupaten Tulang Bawang tercatat pernah memberikan kontribusi sebesar 16,45% pada tahun 2007 dan 17,08% pada tahun 2008.

 

Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya memiliki lahan padi sawah terluas di Propinsi Lampung, tetapi juga memiliki lahan padi ladang yang terluas diantara kabupaten/kota lainnya. Pada tahun 2007 luas panen padi ladang di Kabupaten Lampung Tengah mencapai 18.384 hektar dengan produksi padi sebanyak 52.836ton GKP. Luas panen padi ladang dari kabupaten ini mengalami fluktuasi dari tahunke tahun yang mana pada tahun 2009 pernah mencapai 19.867 hektar akan tetapi pada tahun 2011 hanya mencapai 15.618 hektar. Daerah kedua penghasil padi ladang terluas setelah Lampung Tengah adalah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 2007, Lampung Utara memanen 13.126 hektar padi ladang dengan produksi sebesar 33.406 ton GKP. Pada tahun 2008 mengalami penurunan namun dapat meningkat kembali sampai tahun 2010 dengan luas panen pada tahun tersebut mencapai 12.052 hektar dengan produksi sebesar 36.204 ton GKP. Perkembangan luas panen, produksi, dan produktivitas padi lading di seluruh wilayah Propinsi Lampung.

 

Perkembangan luas panen, produksi, dan tingkat produktivitas lahan padi ladang di Propinsi Lampung Tahun 2007-2011 dapat diketahui jumlah total luas panen dan produksi padi dari seluruh wilayah Propinsi Lampung.

 

Perkembangan sebaran luas panen dan produksi padi menurut wilayah kabupaten/kota se Propinsi Lampung sejak tahun 2007-2011. Secara total dari kedua sumber lahan padi tersebut dapat diperoleh informasi bahwa Propinsi Lampung mampu menghasilkan gabah/padi pada tahun 2007 sebanyak 2.308.402 ton GKP dari luas panen 524.955 hektar. Produksi padi terus meningkat hingga sebesar 2.940.775 ton GKP pada tahun 2011 meskipun luas panen mengalami fluktuasi antara tahun 2007 hingga 2011.

 

Distribusi luas panen dan produksi padi menurut masa penen (Subround)

 

Masa panen padi dalam satu tahun dibagi menjadi tiga waktu (subround) yang mana pada masing-masing waktu terdiri atas 4 (empat) bulan kelander, disesuaikan dengan masa pengusahaan tanaman padi rata-rata mulai dari persemaian hingga panen. Subround I ditetapkan untuk Bulan Januari-April, Subround II untuk Mei-Agustus, dan Subround III untuk September-Desember.

 

Masa panen padi sawah pada Subround I merupakan waktu panen yang hamper serempak di semua kabupaten/kota. Total lahan padi sawah yang dapat dipanen pada Subround I tahun 2011 mencapai 263.021 hektar. Panen padi sawah pada tahun 2011 untuk Subround I (Jan-Apr) yang terluas adalah di Kabupaten Lampung Tengah hingga mencapai 64.221 hektar, kemudian diikuti oleh Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan masing-masing seluas 37.400 hektar dan 34.126 hektar. Keadaan tersebut berlanjut pada Subround II, yang mana Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan masih merupakan tiga daerah penghasil padi sawah terluas di antara kabupaten lainnya. Total luas panen pada subround II mencapai 195.034 hektar. Adapun pada subround III daerah penghasil padi sawah terluas adalah Lampung Selatan, kemudian diikuti oleh Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Total panen padi sawah pada subround III seluas 85.888 hektar.

 

Berdasarkan pengelompokkan masa panen tersebut, dapat dilihat juga pola tanam dan panen padi sawah antar daerah kabupaten dalam jumlah luas yang tidak seragam. Semua wilayah kabupaten/kota selama musim tanam I melakukan penanaman padi sawah. Pada musim tanam II, terdapat beberapa wilayah kabupaten yang tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan padi sawahnya, namun dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu dalam jumlah yang cukup luas seperti Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesawaran, Pringsewu, dan Mesuji. Sebagian wilayah kabupaten hanya mengoptimalkan penanaman padi sawah pada musim tanam I dan II saja (Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Bandar Lampung, dan Metro).

 

Distribusi luas panen padi sawah menurut periodisasi panen (subround). Dengan adanya perbedaan masa tanam dan masa panen padi sawah tersebut maka jumlah dan ketersediaan gabah antar kabupaten menjadi tidak seimbang. Pada saat itu akan terjadi pergerakan gabah dari daerah yang lebih kepada daerah yang kurang.

 

Masa panen padi ladang pada hampir semua wilayah kabupaten/kota dilakukan pada subround I (Jan-Apr) dengan total luas panen 61.193 hektar, kecuali Kota Metro tidak menanam dan panen padi ladang. Terdapat dua wilayah yang masih melakukan panen padi ladang pada subround II dan III termasuk Lampung Barat dan Tanggamus, sedangkan Lampung Utara, Way Kanan, Pesawaran, Pringsewu, Mesuji, dan Bandar Lampung (hanya pada subround II atau subround III saja), dengan total pada subround II seluas 1.638 hektar dan subround III seluas 199 hektar.

 

Total produksi padi pada masa panen (subround) I untuk seluruh Propinsi Lampung pada tahun 2011 seberat 1.558.910 ton GKP dengan kontribusi terbanyak dari Kabupaten Lampung Tengah seberat 395.069 ton (25,34%) sedangkan kontribusi terendah dari Kota Bandar Lampung hanya seberat 4.663 ton (0,79%). Pada subround II diperoleh padi seberat 911.832 ton GKP dengan kontribusi terbanyak tetap dari Lampung Tengah seberat 278.110 ton (30,50%). Sedangkan pada subround III total produksi padi diperoleh seberat 420.462 ton GKP dengan kontribusi terbanyak dari Kabupaten Lampung Selatan seberat 83.436 ton (19,84%).

 

Distribusi produksi pada suatu wilayah kabupaten/kota menurut subround. Kabupaten Lampung Tengah sebagai kabupaten terbanyak penyumbang padi Lampung, membentuk pola distribusi produksi 56,36% pada subround I, 30,50% pada subround II, dan 3,96% pada subround III. Kabupaten Lampung Utara 64,85% pada subround I, pada subround II 32,01%, dan pada subround III 3,15%. Keadaan yang hampir sama pada Kabupaten Tulang Bawang Barat dimana pada subround I sebanyak 63,85%, subround II 34,36%, dan subround III hanya sebanyak 1,79%. Adapun wilayah kabupaten lainnya memproduksi padi dalam jumlah yang relatif berimbang antar subround.

 

Pola pengelolaan hasil panen petani

 

Hasil panen padi oleh petani dikelola dengan cara yang berbeda-beda antar satu daerah dengan daerah lainnya. Namun kebanyakan dari petani di Lampung setelah melakukan panen padi, hasil panen langsung dibagi dengan pekerja/buruh tani atau pemilik lahan sebagai upah kerja. Bagi hasil panen rata-rata di setiap daerah berkisar 1:7 atau 1:8 yang berarti 1 bagian untuk buruh panen sedangkan 7 atau 8 bagian lainnya untuk petani pemilik atau penggarap. Dari tujuh atau delapan bagian padi milik petani tersebut para petani mengalokasikan padinya kedalam dua keperluan, yaitu disimpan untuk konsumsi rumah tangga dan dijual. Adapun besarnya porsi disimpan atau dijual tidak ada ketentuan yang bakutergantung dari tingkat kebutuhan rumah tangga petani yang bersangkutan danberbeda-beda antarsatu daerah dengan daerah lainnya. Namun pola umum yang terbentuk adalah pada subround I petani menyimpan seperempat bagian dan tigaperempat bagian lainnya dijual baik dalam bentuk gabah atau setelah digiling menjadi beras. Pada subround II pola yang terbentuk adalah minimal 40-50% hasil panen dan bahkan ada yang sampai pada porsi 75% bagian disimpan sebagai cadangan menghadapi musim kemarau panjang (paceklik) sedangkan sisanya dijual. Adapun pada subround III pola pengelolaannya hampir serupa dengan pola pada subround I, hanya sedikit lebih besar porsi jual daripada porsi simpan.

 

Pada umumnya petani menjual padi yang disimpan kepada pabrik penggilingan padi yang berada  dekat dengan lokasi tempat tinggal dan masih dalam satu wilayah kabupaten. Adapun padi yang dijual saat panen biasanya kepada pedagang pengumpul padi/gabah yang datang ke lokasi panen.

 

Pola pergerakan gabah/beras Propinsi Lampung

 

Pola pergerakan gabah/beras di Propinsi Lampung diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden petani, pedagang pengumpul, pabrik penggilingan, dan pedagang eceran dari semua kabupaten/kota di Propinsi Lampung. Sebagai data penunjang digunakan data realisasi pengadaan beras oleh Bulog Divre Lampung.

 

Pergerakan gabah dari petani pada umumnya bersifat lokal dalam satu wilayah kecamatan dan kabupaten.

 

Pengadaan dan Penyaluran Gabah/Beras Perum Bulog Divisi Regional Lampung

 

Perusahaan Umum (Perum) BULOG sesuai dengan Kebijakan Perberasan Nasional yang tertuang dalam Inpres mempunyai 3 tugas pokok pelayanan publik, yaitu :

1.        menjaga harga pebelian pemerintah (HPP).

2.        mengelola cadangan beras pemerintah (CBP).

3.        menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan serta penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana.

 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, secara operasional Perum BULOG melaksanakan kegiatan pengadaan beras dalam negeri yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pengamanan harga gabah/beras ditingkat produsen (petani) serta penumpukan stok untuk memenuhi kebutuhan penyaluran. Di dalam proses pengadaan beras dalam negeri tersebut, Perum BULOG memiliki 3 saluran pengadaan, yaitu melalui MITRA kerja, Satuan Tugas (SATGAS), dan Unit

Pengelolaan Gabah Beras (UPGB). MITRA kerja Pengadaan Dalam Negeri adalah badan usaha dan/atau badan hokum yang bergerak dibidang industri perberasan yang memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan sesuai yang dipersyaratkan dan melakukan kerjasama dengan Perum BULOG dalam hal pembelian, pengolahan, dan pemasaran gabah/beras. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dapat diikutkan dalam pengadaan gabah dan beras jika telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian. Untuk Gapoktan yang memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan dapat diikutkan dalam pengadaan gabah dan beras, sedangkan Gapoktan yang belum memiliki dan/atau menguasai sarana penggilingan hanya diikutkan dalam pengadaan gabah. SATGAS Pengadaan Dalam Negeri adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Kadivre/Kasubdivre untuk melakukan pembelian gabah/beras dalam negeri berdasarkan ketentuan HPP dalam rangka mendukung kewajaran harga gabah/beras bagi produsen sesuai dengan HPP maupun pemenuhan kebutuhan persediaan sesuai kebijakan Direksi Perum BULOG.

 

UPGB adalah unit usaha yang mendukung kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan pengembangan usaha Perum BULOG. Di Propinsi Lampung ketiga tugas pokok Perum Bulog tersebut dilakukan oleh Divisi Regional (Divre) Lampung, yang membawahi 3 Subdivre dan 1 Kansilog (Kantor Seksi Logistik) masing-masing dengan wilayah kerja sebagai berikut:

1.        Kantor Divre Lampung sekaligus sebagai Sub Divre Bandar Lampung, meliputi Bandar Lampung, Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus.

2.        Sub Divre wilayah I Lampung Tengah, meliputi Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro.

3.        Sub Divre wilauah II Lampung Utara, meliputi Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

4.        Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Kalianda Lampung Selatan, meliputi seluruh wilayah Lampung Selatan.

 

Pengadaan Gabah/Beras

 

Pengadaan gabah/beras dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu pengadaan beras lokal, pengadaan beras regional, dan pengadaan beras khusus. Pengadaan beras Lokal adalah pengadaan beras Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Perum BULOG di Divre/Subdivre/kansilog yang berasal dari wilayah kerja Divre tetapi diluar wilayah kerja Subdivre/kansilog pelaksana berdasarkan ketentuan Inpres RI tentang kebijakan perberasan yang berlaku, dengan tambahan insentif angkutan. Pengadaan beras Regional adalah pengadaan beras Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Inpres perberasan, yang berasal dari luar wilayah kerja Divre pelaksana yang dilaksanakan oleh Subdivre/kansilog dengan tambahan insentif angkutan. Adapun pengadaan beras Khusus adalah pengadaan gabah dan/atau beras Dalam Negeri yang dilaksanakan oleh Perum BULOG di Divre/Subdivre/kansilog berdasarkan ketentuan Inpres RI tenang perberasan dengan tambahan Harga Pembelian di atas HPP.

 

Prosedur pengadaan gabah/beras diatur dalam Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah/Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum BULOG. Jumlah MITRA kerja Perum BULOG Divre Lampung dalam satu tahun anggaran dapat berubah-ubah, sesuai dengan jumlah permohonan dan hasil penilaian kelayakan oleh Divre Lampung. Pada tahun 2011 BULOG Divre Lampung bekerja sama dengan 200 MITRA untuk menyerap 125.000 ton beras petani. Sedangkan pada tahun 2012 kerjasama penyerapan beras petani dilakukan oleh 105 MITRA dan

10 unit UPGB yang tersebar di Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Utara, dan Divre Lampung untuk dapat menyerap 125.000 ton beras petani jika tersedia surplus 700 ton, atau 140.000 ton jika tersedia surplus 800 ton, atau 190.000 ton jika surplus 900 ton.

 

Realisasi pengadaan beras oleh BULOG Divre Lampung sangat fluktuatif. Pada tahun 2006 terealisasi sebanyak 27.103,982 ton sedangkan tahun 2007 terealisasi sebanyak 72.890 ton. Pada tahun 2008 terealisasi sebanyak 58.421,355 ton dan pada tahun 2009 sebanyak 127.750,535 ton. Pada tahun 2010 terealisasi sebanyak 60.609,985 ton, tahun 2011 sebanyak 44.305,245 ton. Adapun untuk tahun 2012 hingga 15 Oktober 2012 telah terealisasi sebanyak 68.792.940 ton.

 

Perum BULOG Divre Lampung rata-rata menyerap 30% dari total pengadaan setahun. Pada subround II serapan BULOG meningkat menjadi 64%, dan pada subround III hanya sebesar 6%. Tingkat serapan beras petani oleh BULOG setiap tahun sejak tahun 2007 hingga tahun 2010 berkisar 3,45 – 7,14% dengan rata-rata sebesar 4,93%. Kansilog Kalianda, Lampung Selatan secara rata-rata menyerap paling banyak beras petani dibanding subdivre lainnya.

 

Penyaluran Beras BULOG

 

Perum BULOG sebagaimana salah satu tugas pokoknya adalah menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan serta penyaluran beras untuk menanggulangi keadaan darurat dan bencana. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah sudah dikenal dengan sebutan RASKIN. Beras yang akan digunakan untuk kedua tujuan tersebut diambil dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP), dengan mekanisme yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.

Ketentuan yang mengikat tentang jumlah beras untuk RASKIN adalah :

1.        Jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang ditetapkan oleh Pemerintah atas dasar hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

2.        Jatah RASKIN untuk setiap RTS dan harga tebus.

 

Jumlah total RTS Propinsi Lampung periode Januari-Mei tahun 2012 ditetapkan sebanyak 739.994 RTS. Setiap RTS menerima RASKIN sebanyak 15 kg/bulan selama 5 (lima) bulan dengan harga tebus sebesar Rp.1.600,-/kg di titik distribusi. Dengan demikian berarti CBP yang harus dikeluarkan untuk RASKIN periode Jan-Mei tahun 2012 adalah sebanyak 739.994 RTS x 15 kg/bulan x 5 bulan = 55.499,550 ton. Adapun jumlah RTS periode Juni-Desember 2012 ditetapkan berdasarkan hasil PPLS tahun 2011 sebanyak 617 RTS, dengan demikian berarti CBP yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 617 RTS x 15 kg/bulan x 7 bulan = 64.870,995 ton dengan harga tebus yang sama sebesar Rp.1.600,-/kg di titik distribusi yang ditentukan. Penyaluran CBP hingga saat ini masih untuk tiga kebutuhan yaitu penanganan pada saat bencana, pasca bencana, dan stabilisasi harga. Pada situasi darurat Pemerintah Propinsi dapat menyalurkan beras CBP sebanyak 200 ton setahun, sedangkan pemerintah kabupaten dapat menyalurkan sebanyak 100 ton setahun. Pada saat pasca bencana, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat menyampaikan jumlah kebutuhan beras untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga korban bencana kepada Menteri Sosial untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Perum BULOG dalam penyalurannya.

 

Manfaat CBP yang lainnya adalah sebagai alat intervensi pemerintah saat terjadi gejolak harga beras akibat paceklik, yaitu melalui Operasi Pasar beras, dengan ketentuan harga dan periode pelaksanaan dari Kementerian Perdagangan. 3). Cadangan Beras Pemerintah (Stok BULOG Divre Lampung) Cadangan beras pemerintah merupakan sejumlah beras tententu milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN.

 

Jumlah awal CBP yang dimiliki pemerintah adalah 350 ribu ton beras. Stok tersebut tersedia secara fisik menyatu dengan stok operasional BULOG sehingga memudahkan dalam penggunaannya dan tersedia setiap saat. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengaksesnya untuk tujuan-tujuan CBP sesuai dengan prosedurnya.

Jumlah CBP pada gudang BULOG Divre Lampung pada awal Januari tahun 2011 sebanyak 24.081,619 ton. Dengan adanya penerimaan bulan Januari sebanyak 29.669,04 ton maka jumlah stok dikuasai sebanyak 53.750,659 ton. Penyaluran pada Bulan Januari 2011 sebanyak 14.392,420 ton dengan demikian stok pada akhir bulan Januari 2011 sebanyak 39.358,239 ton. Stok akhir bulan Januari 2011 akan menjadi stok awal bulan Februari 2011, dan demikian seterusnya hingga akhir Bulan Desember 2011. Stok pada akhir Bulan Desember 2011 adalah sebanyak 62.446,059 ton. Stok akhir Desember tersebut akan menjadi stok awal Bulan Januari 2012.

 

Kebutuhan Beras untuk Konsumsi Pangan Masyarakat

 

Beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis karena merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Kecukupan pangan wajib terpenuhi sebagai hak dan kelangsungan hidup bangsa. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik bangsa, pangan harus tersedia secara memadai, bahkan di saat menghadapi perubahan iklim global yang berdampak pada sistem usahatani padi di semua negara produsen padi dunia, maka harus ada surplus beras sebagai cadangan pangan.

 

Berdasarkan data jumlah penduduk Propinsi Lampung tahun 2011 sebesar 9.071.825 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,24 % per tahun mulai tahun 2012 maka pada tahun 2015 jumlah penduduk Lampung diperkirakan akan sebesar 9.529.176 jiwa. Apabila konsumsi beras per kapita per tahun 93,10 Kg pada tahun 2011 dan dengan laju penurunan konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % per tahun maka kebutuhan beras pada tahun 2015 sebesar 844.952 ton. Dengan kebutuhan beras sebesar 844.952 ton pada tahun 2015, maka pada tahun 2015 harus tersedia stok beras minimal sebesar 963.245 ton dengan target surplus berdasarkan rasio ketersediaan beras terhadap konsumsi minimal 114%. Hal ini berarti harus ada produksi padi pada tahun 2015 minimal sebesar 1.516.921 juta ton GKG dengan angka konversi 63,5 %.

 

Dengan tingkat produksi padi rata-rata sejak tahun 2007 hingga 2011 sebesar 2.068.355 ton maka sampai dengan tahun 2015, Propinsi Lampung masih dapat dinilai sebagai daerah Surplus Beras.

 

Formulasi Stok Beras Propinsi Lampung

 

Formulasi stok beras untuk Propinsi Lampung dibangun menggunakan Model Dinamis dengan bantuan software POWERSIM. Model tersebut bersifat dinamis karena akan menyajikan perhitungan stok beras menurut tempat dan waktu.

 

Sebagaimana diketahui bahwa perubahan stok beras akan terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu:

1.        Perubahan luas tanam dan luas panen antara musim tanam I dan musim tanam II setiap tahun.

2.        Perbedaan luas tanam dan luas panen antar wilayah dalam Propinsi Lampung

3.        Adanya perbedaan cara penanganan pascapanen padi antar wilayah.

4.        Perbedaan dan perubahan jumlah penduduk antar wilayah dan antar waktu.

5.        Perbedaan dan perubahan keadaan sosial ekonomi antar wilayah dan antar waktu.

6.        Adanya perubahan permintaan beras dari dan keluar Propinsi Lampung antar waktu.

 

POWERSIM akan mampu untuk memprediksi kondisi stok beras untuk jangka waktu yang diharapkan, karena nilai parameter dan variabel dalam model yang dibangun dapat ditentukan baik melalui kajian pustaka ataupun hasil pengukuran di lapangan.

 

Model stok beras Propinsi Lampung dibangun untuk menggambarkan keadaan sistem perberasan yang sesungguhnya di lapangan (Propinsi Lampung). Sesuai dengan pengertian model yang dikemukakan oleh Joseph G. Whelan (1994), model merupakan suatu abstraksi dari realitas yang akan memperlihatkan hubungan langsung maupun tidak langsung serta timbal balik atau hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, model dapat dinyatakan baik bila kesalahan atau simpangan hasil simulasi terhadap gejala atau proses yang terjadi sesungguhnya relatif kecil.

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 

1.       Alur distribusi gabah/beras antar kabupaten/kota di Propinsi Lampung tidak dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bergerak tetap ke satu arah, melainkan dapat bergerak ke banyak arah, tergantung pada ketersedian gabah dan beras pada daerah yang bersangkutan. Fenomena ini terjadi akibat adanya ketidakseragaman saat (waktu) dan jumlah panen padi antarsubround dan antardaerah kabupaten/kota se Propinsi Lampung.

 

2.       Petani di Lampung  selama subround I pada umumnya cenderung untuk menyimpan sebagian hasil panen untuk kemudian menjualnya pada subround II, sedangkan pada subround II  dan subround III kebanyakan petani padi sudah membeli  beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

 

3.       Total stok beras (cadangan pangan masyarakat) untuk seluruh Lampung pada subround I dapat digunakan untuk 6 bulan (178 hari), sedangkan stok beras pada subround II dapat digunakan 3 minggu (21 hari) dan stok beras pada subround III hanya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi selama 16 hari. Total stok tersebut tersebar pada petani (produsen) sebanyak 14,56 %, pabrik penggilingan padi,  49,01 %, pedagang besar 25,57 %, dan rumah tangga (konsumen) 4,86 %.

 

4.       Ketersediaan beras antar subround antar kabupaten/kota tidak merata sehingga terdapat daerah yang selalu membutuhkan tambahan pasokan beras dari luar daerahnya dan ada daerah yang selalu kelebihan stok beras. Daerah yang selalu tergolong minus pada setiap subround adalah Bandar Lampung (total -114.545,4 ton), Metro (total -12.474,14 ton), Lampung Utara (total -34.310,44 ton), dan Tulang Bawang Barat (total -10.020,90 ton). Adapun daerah yang selalu kelebihan stok beras pada setiap subround adalah Lampung Tengah (total +157.216,52 ton), Lampung Barat (total +32.963,58 ton), dan Tulang Bawang (total +25.061,23 ton).

 

 

5.       Pergerakan beras dalam Provinsi Lampung menurut subround sebagai berikut :

a.       Subround I (Januari-April) beras akan mengalir ke Bandar Lampung (37.314,73 ton) dan Metro (1.802,83 ton) dari kabupaten lain di Provinsi Lampung.

b.      Subround II (Mei-Agustus) beras akan mengalir ke Bandar Lampung (38.401,11 ton), Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Metro (3.934,03 ton), Lampung Utara (11.018,90 ton) , Tulang Bawang Barat (3.710,24) dan Mesuji (448,78 ton) dari pesawaran (3.476,49 ton), Lampung Tengah (16.559,13 ton), Way Kanan (1.217,70 ton), Lampung Barat (2.496,99 ton) dan Tulang Bawang (1.643,32 ton).

c.       Subround III (September-Desember) beras akan mengalir ke Bandar Lampung (38.829,58 ton), Pringsewu (6.788,36 ton), Pesawaran (5.763,58 ton), Lampung Selatan (3.599.30 ton), Lampung Timur (8.556,80 ton), Metro (6.737,28 ton), Way Kanan (5.756,51 ton), Lampung Utara (24.341,64 ton), Tulang Bawang Barat (9.313,01 ton), dari Tanggamus (88 ton), Lampung Tengah (34.363,72 ton), lampung Barat (7.101,33 ton), Tulang Bawang (4.526,60 ton) dan Mesuji (426,54 ton).

 

6.       Jumlah beras yang keluar atau masuk Provinsi Lampung menurut subround diperkirakan sebagai berikut :

a.        Subround I keluar Provinsi Lampung sebanyak 267.608,30 ton.

b.      Subround II masuk Provinsi Lampung sebanyak 82,705,62 ton.

c.       Subround III masuk Provinsi Lampung sebanyak 62.179,87 ton.

d.      Secara total dalam satu tahun Provinsi Lampung masih kelebihan beras sebanyak 122.722,81 ton.

 

Saran

1.        Daerah-daerah yang berpotensi SURPLUS minimal pada dua subround (subround I dan II) seperti Tanggamus, Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji dapat ditingkatkan produksi padinya dengan meningkatkan kinerja infrastruktur keairan (sarana dan prasaran irigasi teknis) yang sudah ada pada daerah yang bersangkutan sehingga tetap mampu melayani irigasi sawah hingga musim tanam II.

2.        MODEL STOK BERAS Propinsi Lampung ini dapat digunakan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan upaya menjaga ketahanan pangan serta swasembada pangan berkelanjutan di Propinsi Lampung, utamanya Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD), Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog Divre Lampung, Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura, Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh), dan Dinas Pengairan Propinsi Lampung. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antardinas teknis terkait tersebut terhadap keterbukaan data (kemudahan akses data) dan rencana program.

3.        Pemerintah dalam hal ini Perum BULOG Divre Lampung seharusnya memiliki stok CBP setelah penyaluran OP dan RASKIN minimal sama dengan kebutuhan konsumsi penduduk untuk satu subround mengingat Propinsi Lampung juga termasuk salah satu daerah rawan bencana dan memiliki potensi keadaan darurat.

4.        MODEL STOK BERAS Propinsi Lampung masih dapat dikembangkan agar dapat lebih berhasil guna melalui integrasi dengan sistem informasi geografis (GIS) atau dengan bahasa pemrograman yang lain sehingga user menjadi lebih mudah untuk menggunakannya dan berinteraksi dengan program dengan lebih baik (friendly).

 

Download

 

Search

LINK

 

LINK Kabupaten/Kota

Visitors Counter

159847
TodayToday106
YesterdayYesterday150
This_WeekThis_Week784
This_MonthThis_Month2636
All_DaysAll_Days159847
Copyright © 2017 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung. All rights reserved.